Penerapan Pajak yang Tepat Untuk Kendaraan

Posted by Unknown on 18.32 in
Penerapan Pajak yang Tepat Untuk Kendaraan
Keberadaan kendaraan bermotor tentu sangat membantu manusia dalam beraktifitas. Jika dahulu seseorang harus menggunakan transportasi umum yang kondisinya kurang layak pun tidak nyaman jika ingin pergi ke suatu tempat dengan jarak cukup jauh, maka kini hal tersebut sudah ditangani dengan adanya kendaraan pribadi. Dalam satu keluarga, biasanya tidak ada satu kendaraan, melainkan lebih dari dua bahkan dapat pula mencapai tiga buah. Hal ini dapat dimengerti mengingat kebutuhan keluarga zaman sekarang yang seluruh anggota keluarganya memiliki aktifitas berbeda di luar rumah dan tidak mungkin jika hanya menggunakan satu kendaraan bermotor saja. Namun, situasi tersebut kemudian juga memunculkan banyak permasalahan, baik kepada diri sendiri, negara, masyarakat luas, pun terhadap lingkungan sekitar.

Problematika Keberadaan Kendaraan Bermotor di Indonesia
Ada manfaat, maka ada pula permasalahan yang timbul akibat keberadaan kendaraan bermotor, terutama dengan laju pertumbuhannya yang kurang terkontrol. Berikut ini adalah masalah-masalah yang muncul akibat jumlah kendaraan bermotor yang melesat tanpa ada regulasi yang membatasinya:

1.    Kemacetan lalu lintas

Kendaraan bermotor faktanya menjadi penyebab terparah dari kemacetan lalu lintas yang kini tidak hanya terjadi di ibukota, tetapi merambah hingga daerah-daerah pinggiran. Jika tidak lekas dicari solusi ataupun ditekan laju pertumbuhannya, maka bukan mustahil semua jalanan di Indonesia tidak akan dapat dilintasi dengan nyaman akibat kemacetan yang kian memburuk.

2.    Polusi udara dan pemanasan global

Polusi udara merupakan efek samping berbahaya lain yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Dulu, polusi mayoritas dihasilkan oleh limbah udara dari pabrik industri, namun volumenya tidak terlalu parah karena regulasi yang mengatur pabrik-pabrik untuk dibangun di pinggiran kota di mana masih terdapat areal hijau di sekitarnya yang dapat menetralisir limbah tersebut. Namun, penanggulangan semacam itu tentu tidak dapat diberlakukan kepada kendaraan bermotor melalui asap knalpotnya yang berkeliling di seluruh penjuru kota. Bila kondisi tersebut dibiarkan saja, maka polusi serta merta akan memperburuk pemanasan global yang menjadi isu lingkungan yang bersifat urgent karena dapat merusak bumi yang ditinggali manusia. Salah satu efek yang telah terjadi akibat pemanasan global adalah mencairnya es di Kutub Utara maupun Selatan yang dapat menenggelamkan sebagian besar negara di dunia internasional.

3.    Tingkat kesehatan masyarakat memprihatinkan

Kendaraan bermotor yang memudahkan masyarakat untuk bepergian ke suatu lokasi dalam tempo yang relatif singkat kemudian memunculkan rasa malas mereka untuk berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda kayuh yang pada dasarnya baik untuk kesehatan. Jalan kaki membuat otot-otot individu menjadi rileks, di mana kemudian membuat pikiran menjadi lebih jernih. Sedangkan menggunakan sepeda kayuh bagus untuk kesehatan jantung. Berdasarkan riset sebuah lembaga, kelompok masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan bermotor memiliki prosentase terserang penyakit fisik maupun stress yang rentan memicu depresi dibandingkan kalangan yang sering berjalan kaki dan mengayuh sepeda.

Solusi Guna Meminimalisir Efek Samping Kendaraan Bermotor
Menimbang banyaknya dampak negatif yang dihasilkan bila keberadaan kendaraan motor, maka pemerintah perlu untuk segera menerapkan kebijakan nyata. Di bawah ini merupakan solusi-solusi yang dapat atau sudah diterapkan oleh pemerintah untuk menangani problematika kendaraan bermotor tersebut :
  •  Menerapkan pajak tinggi kepada produsen kendaraan bermotor dapat menjadi salah satu solusi konkrit. Dengan mengaplikasikan kebijakan tersebut, produsen akan membatasi jumlah produksi kendaraan sehingga otomatis jumlah kendaraan bermotor yang beredar di pasaran pun dapat diminimalisir. Jika stok barang sedikit, harga pun turut melambung tinggi yang akan membuat konsumen berpikir ulang untuk melakukan pembelian.
  • Menaikkan besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat pula membuat masyarakat berpikir ulang untuk membeli kendaraan bermotor. Saat ini, pajak yang diterapkan masih sangat murah bila dibandingkan dengan kewajiban warga negara lain, terutama negara-negara berkembang yang memang sengaja menerapkan pajak tinggi untuk pemilik kendaraan guna menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor di negaranya.
  • Menggalakkan Pajak Progresif juga perlu dilakukan pemerintah. Selama ini, banyak pemilik kendaraan bermotor lebih dari satu yang seharusnya dikenakan tambahan pajak tersebut di luar membayar PKB, yang mangkir dari kewajibannya dengan cara mengatasnamakan pemilik kendaraan menggunakan identitas orang lain. Padahal, nilai kewajiban tersebut cukup besar dan berpotensi menghasilkan kerugian serius untuk negara jika tidak ditangani secara serius. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu membentuk tim khusus untuk menyelidiki perihal penggelapan pajak tersebut. Jika pemerintah bersikap tegas, maka dapat menimbulkan keengganan masyarakat untuk menambah kepemilikan kendaraan bermotor akibat pajak yang harus dibayar menjadi berlipat ganda dengan nominal akhir sangat tinggi.
Manfaat Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Tarif Progresif
Faktanya, manfaat penggalakan PKB maupun tambahan progresifnya sangatlah besar. Negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkan peraturan semacam ini dapat menekan hingga batas minimal kepemilikan kendaraan bermotor dalam masyarakatnya. Sehingga meskipun produsen kendaraan bermotor menawarkan harga produk yang sangat murah, masyarakat berpikir ulang karena pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah tinggi. Negara-negara di Benua Eropa merupakan teladan utama atas penggalakan peraturan pajak kendaraan. Polusi kendaraan sangat minim dan kualitas kesehatan penduduknya pun meningkat.

Upaya Preventif
Selain menerapkan peraturan kewajiban membayar pajak dengan tarif progresif dan solusi-solusi lain di atas, pemerintah juga perlu melakukan tindakan preventif agar masyarakat tidak bergantung pada penggunaan kendaraan pribadi. Cara pertama adalah dengan memperbaiki sarana transportasi publik. Buruknya transportasi umum merupakan salah satu alasan kuat masyarakat enggan menggunakan kendaraan umum dan memilih transportasi pribadi. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi ketat tentang SOP atau Standar Operasional terhadap perusahaan penyedia transportasi umum, terutama bus dalam kota, dalam langkah perbaikannya. Poin terpenting tentu kelayakan kendaraan yang digunakan. Perusahaan wajib berhenti mengoperasikan armada yang masuk dalam kategori tidak layak beroperasi seperti kendaraan yang sudah tua dan mesinnya sering bermasalah, serta interior maupun eksterior yang buruk. Padahal, armada yang buruk sangat membahayakan penumpang. Supir juga dipastikan harus memiliki lisensi dan lolos uji psikis dalam mengemudi agar tidak melakukan tindakan-tindakan nekat akibat depresi yang dapat menyerang tiba-tiba.

Sarana transportasi umum juga harus dibatasi jumlah penumpangnya agar tercipta keteraturan dan meminimalisir kemungkinan masyarakat telat sampai ke tujuan. Untuk mewujudkannya, maka sistem setoran harian supir bus kepada perusahaan harus dihapuskan dan digantikan dengan gaji tetap bulanan sebagaimana karyawan pada umumnya. Secara teknis, pemerintah memiliki kuasa untuk menetapkan peraturan baru tersebut. Pembangunan transportasi seperti busway juga perlu diperbanyak di daerah-daerah lain di Indonesia. Sedangkan untuk busway yang telah ada semakin diperketat pula pengawasannya dengan mempertimbangkan kasus-kasus kejahatan yang terjadi kepada penumpangnya beberapa waktu terakhir. Juga, realisasi dari kereta cepat maupun kereta listrik yang menjadi mode transportasi umum andalan di negara-negara maju. Ketika transportasi umum jauh lebih baik dan nyaman, maka secara otomatis masyarakat pun akan memilih meninggalkan penggunaan transportasi pribadi.